Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang menunjukkan komitmen serius dalam penguatan infrastruktur pendidikan tinggi melalui peninjauan langsung lahan Politeknik Aceh Tamiang pada Rabu, 19 November 2025. Peninjauan ini dipimpin langsung oleh Bupati Aceh Tamiang, Armia Pahmi, bersama jajaran pimpinan DPRD dan Kepala Dinas terkait, menegaskan pentingnya kolaborasi legislatif dan eksekutif dalam menjamin masa depan pendidikan di wilayah tersebut. Fokus utama kegiatan ini adalah memastikan seluruh proses pembangunan dapat berjalan lancar dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.
đź“ś BPN Turun Tangan: Percepatan Legalitas Aset Krusial Politeknik
Aspek paling krusial dari peninjauan lapangan ini adalah keterlibatan langsung Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Aceh Tamiang, Evan Rahmaini. Kehadiran BPN menegaskan langkah progresif Pemerintah Daerah dalam menyelesaikan persoalan legalitas aset tanah Politeknik. Proses sertifikasi aset ini merupakan prasyarat mutlak yang tidak hanya menjamin keamanan hukum kepemilikan oleh Pemerintah Daerah (PEMDA) tetapi juga membuka peluang besar untuk mendapatkan dukungan anggaran pusat, baik untuk pembangunan fisik maupun pengembangan program studi. Legalitas yang kuat menjadi fondasi bagi pertumbuhan institusi pendidikan yang berkelanjutan.
🤝 Sinergi Tiga Pilar: Eksekutif, Legislatif, dan Pertanahan
Kunjungan yang melibatkan tiga pilar utama—eksekutif (Bupati dan Dinas), legislatif (DPRD), dan Badan Pertanahan Nasional—mengirimkan pesan yang jelas kepada publik mengenai keseriusan Pemda Aceh Tamiang. Bupati Armia Pahmi menekankan bahwa sinergi ini penting untuk menghilangkan potensi hambatan di masa depan, mulai dari sengketa lahan hingga masalah teknis tata ruang. DPRD memastikan bahwa alokasi anggaran dan pengawasan pembangunan Politeknik berjalan sesuai koridor hukum, sementara BPN menjamin aset vital ini memiliki status hukum yang tak terbantahkan. Hal ini merupakan langkah strategis untuk menjadikan Politeknik Aceh Tamiang sebagai pusat keunggulan pendidikan vokasi yang terjamin secara legal.