Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tamiang memberikan dukungan konkret kepada warga terdampak banjir melalui layanan penerbitan sertipikat pengganti bagi dokumen yang rusak maupun hilang akibat bencana. Langkah ini diambil untuk memastikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah masyarakat tetap terjamin di tengah situasi pemulihan pascabencana.
Bencana alam yang melanda sejumlah wilayah tidak hanya menyebabkan kerusakan hunian dan infrastruktur, tetapi juga berdampak pada dokumen penting, termasuk sertipikat hak atas tanah. Kehilangan atau kerusakan dokumen tersebut kerap menimbulkan kekhawatiran terkait status hukum dan perlindungan hak milik.
Menanggapi kondisi tersebut, Kantor Pertanahan menghadirkan layanan penerbitan sertipikat pengganti sebagai solusi administratif yang sah dan terukur. Masyarakat yang terdampak tidak perlu panik, karena negara menjamin adanya mekanisme penggantian dokumen melalui prosedur yang jelas dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Untuk mengajukan sertipikat pengganti, pemohon diwajibkan melengkapi persyaratan administrasi, di antaranya surat keterangan kehilangan dari Kepolisian. Apabila masih tersedia, fotokopi sertipikat lama juga dapat dilampirkan guna mempermudah proses penelitian dan verifikasi data oleh petugas. Seluruh tahapan dilakukan secara cermat untuk menjaga keabsahan dan integritas data pertanahan.
Layanan ini merupakan bagian dari upaya pemulihan administrasi pertanahan pascabencana, sekaligus wujud kehadiran pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat. Dengan terjaminnya kembali dokumen kepemilikan tanah, diharapkan warga dapat lebih tenang dalam menata kembali kehidupan dan aktivitas ekonominya.
Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tamiang menegaskan komitmennya untuk terus memberikan pelayanan yang responsif, transparan, dan akuntabel, demi menjaga hak masyarakat serta mendukung percepatan pemulihan daerah. Tanah aman, hati pun tenang—bersama membangun kembali Aceh Tamiang dengan semangat dan optimisme.